BUKU DINAMIKA & PROBLEMATIKA HUKUM
Buku Baru
Penulis : DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., C.L.A
DINAMIKA & PROBLEMATIKA HUKUM
Dari Hak Angket DPR Terhadap KPK Sampai Ke Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
Penulis : DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., C.L.A
Editor : Dr. Admiral, S.H, M.H dan Dr. Syafriadi, S.H, M.H
Layout & Cover : SoeDESIGN13
Dicetak oleh : Bina Karya (BIKA) - Jakarta
ISBN :
Penerbit : Bina Karya (BIKA) – Jakarta
Ukuran : 15 x 23 cm
Jumlah halaman : 444 halaman
Editor : Dr. Admiral, S.H, M.H dan Dr. Syafriadi, S.H, M.H
Layout & Cover : SoeDESIGN13
Dicetak oleh : Bina Karya (BIKA) - Jakarta
ISBN :
Penerbit : Bina Karya (BIKA) – Jakarta
Ukuran : 15 x 23 cm
Jumlah halaman : 444 halaman
Sinopsis :
Buku ini terdiri dari 19 tulisan antara lain berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU-XV / 2017 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Serta Implementasinya di Provinsi Riau, Eksistensi Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Sengketa Internal Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan), Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018), Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 ; Pergeseran dari Legislatif ke Eksekutif Daerah, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Terhadap Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara ASEAN, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Multi Partai Di Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Buku ini terdiri dari 19 tulisan antara lain berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36 / PUU-XV / 2017 Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kedudukan dan Proses Penetapan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Serta Implementasinya di Provinsi Riau, Eksistensi Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Sengketa Internal Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan), Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018), Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2014 ; Pergeseran dari Legislatif ke Eksekutif Daerah, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Terhadap Hubungan Kerjasama Indonesia dengan Negara ASEAN, Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Multi Partai Di Indonesia dan Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.
Diskusi