BUKU NEGARA HUKUM, DEMOKRASI DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Hukum UU
Penulis : DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H., C.L.A
Penulis : DR. IR. H. SUPARTO, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H.
Editor : Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
Penerbit : Bina Karya (BIKA) – Jakarta
Layout & Cover : SoeDESIGN
Ukuran : 15 x 23 cm
Jumlah Halaman : 440 hal
Editor : Wira Atma Hajri, S.H., M.H.
Penerbit : Bina Karya (BIKA) – Jakarta
Layout & Cover : SoeDESIGN
Ukuran : 15 x 23 cm
Jumlah Halaman : 440 hal
Sinopsis :
Buku ini merupakan kumpulan karya ilmiah dari penulis baik yang pernah diterbitkan oleh Jurnal Nasional atau Jurnal Internasional maupun yang belum. Buku ini terdiri dari tiga bagian yaitu Negara Hukum, Demokrasi dan Kekuasaan Kehakiman. Bagian Pertama Negara Hukum berisi antara lain tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah (Kepemilikan Pulau Berhala) Antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi, Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional dan Prospek Dilakukan Pengujian (Judicial Review) di Peradilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Progresif. Bagian Kedua Demokrasi berisi antara lain tentang Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Terkait Dengan Presidential Threshold dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bagian Ketiga Kekuasaan Kehakiman berisi antara lain tentang Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan Menuju Pemilihan Calon Hakim Agung Yang Akuntabel, Profesional dan Independen.
Buku ini merupakan kumpulan karya ilmiah dari penulis baik yang pernah diterbitkan oleh Jurnal Nasional atau Jurnal Internasional maupun yang belum. Buku ini terdiri dari tiga bagian yaitu Negara Hukum, Demokrasi dan Kekuasaan Kehakiman. Bagian Pertama Negara Hukum berisi antara lain tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah (Kepemilikan Pulau Berhala) Antara Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Jambi, Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional dan Prospek Dilakukan Pengujian (Judicial Review) di Peradilan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Progresif. Bagian Kedua Demokrasi berisi antara lain tentang Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 Terkait Dengan Presidential Threshold dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bagian Ketiga Kekuasaan Kehakiman berisi antara lain tentang Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan Menuju Pemilihan Calon Hakim Agung Yang Akuntabel, Profesional dan Independen.
Diskusi